0

Kita sering mendengar istilah ‘Gerakan/Kelompok Kiri’ pun sebaliknya ‘Gerakan/Kelompok Kanan’. Pengistilahan tersebut tampaknya sudah menjadi hal lumrah sebagai labeling terhadap karakter ideologi yang dicap dengan istilah demikian tersebut.

Istilah ‘Kiri’ biasanya menjadi labelisasi bagi gerakan-gerakan pro sosialis, komunis, marxisme-leninisme dan gerakan-gerakan semacamnya. Demikian juga istilah ‘Kanan biasanya menjadi labelisasi bagi gerakan-gerakan keagamaan, gerakan pembaharuan Islam (gerakan salafi) termasuk juga gerakan pro-khilafah, dan gerakan-gerakan semacamnya.

Namun, berbeda halnya jika kita memahami pengertian ‘Kiri & Kanan’ ini dalam konteks perpolitikan. Istilah tersebut juga sering dipakai dalam membedakan rezim kekuasaan yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan; disebut ‘politik sayap kana’ dan oposisi yang merupakan rival politik rezim pemerintahan; disebut ‘politik sayap kiri (ini sama sekali hanya sebagai penjelasan bahwa yang akan penulis bahas selanjutnya adalah bukan tentang pengistilahan ‘Kiri & Kanan’ dalam konteks perpolitikan).

Kita maklumi bersama secara pemahaman umum, bahwa pada akhirnya labeling ‘kiri’ atau ‘kanan’ tersebut dimaknai sebagai penjustifikasian daripada corak ideologi yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok manusia. Secara sempit pengistilahan itu kemudian mengerucut pada pilihan ‘benar’ atau ‘salah’ seseorang dalam berideologi.

Dewasa ini, bukannya semakin matang paradigma berpikir umat manusia, dan seharusnya semakin terbuka dengan dinamika pergolakan pemikiran, nyatanya tetap saja, keterbukaan pemahaman atas pandangan atau pemahaman daripada sebuah ideologi yang berbeda tetap menjadi sebuah benturan untuk saling menyalahkan atau membenarkan satu dengan yang lain.

Sebagai contohnya, masih ada pemberitaan tentang pemberedelan atau pelarangan terkait kegiatan-kegiatan yang dianggap ‘oleh sebagian orang’ yang ditindak oleh aparat atau oleh oknum ormas untuk diamankan, ditentang, bahkan sampai dibubarkan.

Dalam tulisan yang mencoba penulis suguhkan kali ini, sebisa mungkin penulis bersikap netral sebagai bentuk opini sesuai judul tertera. Berita tentang bahwa ada salah satu ormas (PC GP Ansor Kab. Tegal) yang melayangkan keberatan soal pengajian yang di isi oleh seorang Ustaz (Hanan At-Taki), yang menurut pandangan mereka dakwah Ustaz tersebut pro-khilafah (pandangan yang menyebutkan bahwa Umat Islam wajib menegakkan khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang sah secara Islam). Juga adanya pembubaran ketika PRD (Partai Rakyat Demokratik) Jatim ketika tengah melaksanakan HUT ke-23 tahunnya oleh sejumlah ormas (FPI, LPI, Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad), dan FKPPI) yang sengaja menggeruduk kantor PRD Jawa Timur untuk membubarkan acara HUT yang mereka anggap sebagai ancaman lahirnya Neo-PKI di Indonesia.

Sedikit contoh di atas bagi penulis sudah sangat mewakili bahwa belum adanya sikap keterbukaan dalam menerima corak ideologi yang berbeda-beda di negara ini. Karakter saling menyalahkan, prasangka-prasangka sebagai bentuk kekhawatiran bahwa apa yang dianggap sebagian orang atau kelompok itu perlu diwaspadai, diawasi, bahkan dilarang pada hakikatnya kemudian bertentangan dengan nilai-nilai Demokrasi yang katanya dijunjung oleh bangsa kita. Bahkan terkadang ditunjang pula oleh sikap Aparat Penegak Hukum yang tak profesional dalam memutuskan perkara terkait permasalahan-permasanlah yang masih sering terjadi itu.

Benar dan salah masih menjadi legitimasi kuat yang mendorong seseorang atau sekelompok warga negara untuk mengatakan bahwa pemikiran atau pandangan merekalah yang paling sesuai dan paling benar, dan yang lainnya dianggap tidak benar, mesti diberangus, dilarang atau bahkan ditiadakan. Sukarno, presiden RI pertama, yang bercita-cita mewujudkan sebuah negara yang bisa bersatu padu dengan berbagi perbedaan ideologi dalam sebuah istilah ‘NASAKOM’ (Nasional, Agama, Komunis) pun nyatanya tidak bisa melunakkan gejolak saling menyalahkan antar bangsa terkait perbedaan ideologi tersebut.

Sampai hari ini, siapa benar, siapa salah masih menjadi klaim yang tiada pernah berhenti untuk dibahas. Kedewasaan bangsa ini nyatanya masih tidak sesuai dengan umur kemerdekaan negara yang sudah menginjak usia ke 73 tahun. Kita masih menjadi bangsa yang senang bertikai karena berbeda pemahaman dan pandangan. Kita masih menjadi bangsa yang awet memelihara perbedaan ideologi sebagai sekat penghalang rasa persatuan. Lalu kapan bangsa ini menjadi bangsa yang dewasa? Kapan bangsa ini menjadi bangsa yang jumawa? Kapan bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar menjunjung kebinekaan yang menjadi semboyan bangsa itu?

Ahmad Kholiyi
(Pengajar di MTs Negeri 06 Pandeglang juga sebagai Penggerak GUSDURian Lebak)

Kholiyi Ahmad
Pengajar di MTs Negeri 06 Pandeglang. Penggerak GUSDURian Banten & Lebak.

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Kolom